LDII JATENG, JAKARTA (9/2) – Dalam peringatan Hari Pers Nasional yang jatuh pada tanggal 9 Februari, Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso, menegaskan peran krusial media dalam pembangunan bangsa. Menurutnya, media tidak hanya menjadi sarana informasi, tetapi juga pilar utama dalam mengawal kebijakan publik serta memastikan transparansi dalam pemerintahan.
“Sejak era perjuangan hingga pascareformasi, tanpa keberadaan media, masyarakat akan kesulitan mengakses informasi yang penting untuk kehidupan sehari-hari,” ujar Chriswanto dalam peringatan Hari Pers Nasional 2025.
Dalam kesempatan tersebut, DPP LDII menegaskan dukungannya terhadap kebebasan pers yang bertanggung jawab. Chriswanto menyoroti pentingnya pers sebagai alat kontrol sosial yang dapat mengoreksi kebijakan pemerintah dan menyuarakan pendapat publik. Terlebih lagi, tema Hari Pers Nasional 2025, “Pers Mengawal Ketahanan Pangan untuk Kemandirian Bangsa,” dinilai sangat relevan dengan tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini.
“Tema ini sangat relevan dengan program pemerintah dalam memajukan sektor pangan nasional. Kemandirian dan kedaulatan pangan merupakan isu strategis yang harus diantisipasi secara serius,” tegasnya.
Sebagai bagian dari kontribusi nyata, LDII telah memasukkan ketahanan pangan sebagai salah satu dari “8 Bidang Pengabdian LDII untuk Bangsa.” Menurut Chriswanto, dengan partisipasi aktif media dalam memberitakan berbagai permasalahan pangan, pemerintah akan lebih mudah mengambil langkah yang tepat dalam menjalankan kebijakan di sektor tersebut.
“Dengan partisipasi media yang objektif dan independen, berbagai persoalan seperti kelangkaan pupuk, kekurangan bibit unggul, serta perlunya inovasi dalam sektor pertanian dapat lebih cepat teratasi,” tambahnya.
Selain itu, Chriswanto menekankan bahwa pers harus menjadi mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam memperjuangkan transparansi, khususnya dalam sektor pangan. Ia menyoroti pentingnya pemberitaan mendalam terkait kebijakan impor dan ekspor pangan, serta upaya mengungkap praktik kartel yang merugikan petani dan pelaku usaha kecil.
“Kami berharap pers mampu memberikan solusi dengan menggali informasi mendalam terkait berbagai kebijakan pangan. Hal ini penting agar pemerintah dapat segera mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada,” katanya.
Lebih lanjut, Ketua DPP LDII Rulli Kuswahyudi menambahkan bahwa pers memiliki tanggung jawab besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan memberikan edukasi, informasi, hiburan, dan kontrol sosial yang sehat, pers dapat membantu membentuk masyarakat yang lebih demokratis dan berkeadilan.
“Pers harus tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah agar pembangunan berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Namun, kritisisme tersebut harus dibarengi dengan semangat membangun, bukan sekadar mengkritik tanpa solusi,” ujar Rulli.
Menurutnya, abad ke-21 ditandai dengan tantangan besar seperti perubahan iklim dan semakin berkurangnya lahan pertanian. Oleh karena itu, kemandirian pangan menjadi isu global yang harus disikapi dengan serius. Di sinilah peran media menjadi sangat penting dalam mengawal kebijakan pemerintah terkait ketahanan pangan.
“Pers dapat menjadi saluran komunikasi dua arah antara pemerintah dan rakyat, sekaligus menjadi kontrol sosial dalam memastikan bahwa kebijakan pangan benar-benar berpihak pada kepentingan nasional,” jelasnya.
Pada akhirnya, Chriswanto menegaskan bahwa kebebasan pers yang bertanggung jawab akan menjadi kunci dalam mewujudkan kemandirian pangan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Dengan peran media yang profesional, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat, diharapkan Indonesia dapat mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan para petani, peternak, nelayan, dan petambak di seluruh negeri. (*)
