LDII JATENG, WONOGIRI — Pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kabupaten Wonogiri masa bakti 2025–2030 menjadi momentum penting dalam memperkuat peran organisasi kemasyarakatan keagamaan di tingkat daerah.
Acara yang digelar di Gedung Giri Wahana Wonogiri, Selasa 23 Desember 2025, berlangsung khidmat dan sarat pesan kebangsaan.
Kehadiran Ketua DPW LDII Jawa Tengah Prof. Dr. H. Singgih Tri Sulistiyono, M.Hum, bersama Bupati Wonogiri Setyo Sukarno, Wakil Bupati Imron Rizkyarno, unsur Forkopimda, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, menegaskan pentingnya kolaborasi antara LDII dan pemerintah daerah dalam membangun masyarakat yang religius, berkarakter, dan berdaya saing.
Siapa Prof. Dr. H. Singgih Tri Sulistiyono dan perannya di LDII?
Prof. Dr. H. Singgih Tri Sulistiyono merupakan Ketua DPW LDII Jawa Tengah yang dikenal aktif mendorong sinergi LDII dengan berbagai pemangku kepentingan. Dalam berbagai kesempatan, ia konsisten menekankan bahwa organisasi kemasyarakatan tidak dapat berjalan sendiri di tengah kompleksitas tantangan global dan lokal.
Pada pelantikan DPD LDII Wonogiri, Prof. Singgih menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Wonogiri atas kerja sama yang selama ini terjalin harmonis. Ia menilai, hubungan baik tersebut menjadi modal sosial penting dalam menjaga stabilitas dan kemajuan daerah.
Mengapa sinergi LDII dan pemerintah daerah menjadi kunci?
Dalam sambutannya, Prof. Singgih menegaskan bahwa kolaborasi adalah keniscayaan. Menurutnya, tantangan masyarakat saat ini tidak hanya bersifat kontemporer, tetapi juga berkaitan dengan dampak globalisasi yang semakin kuat.
“Jika kita ingin mewujudkan cita-cita luhur bangsa sebagaimana digagas para pendiri negara, kuncinya adalah kerja sama dan kolaborasi,” tegasnya. Ia menambahkan, kolaborasi bahkan telah menjadi jargon internasional karena dunia menghadapi perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang sangat cepat.
Bagaimana arah kepemimpinan DPD LDII Wonogiri ke depan?
Ketua DPD LDII Wonogiri terlantik, Sutoyo, menyampaikan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremoni, melainkan awal perjalanan penuh tanggung jawab. Memasuki periode kedua kepemimpinannya, ia menyadari amanah yang diemban harus dijalankan secara kolektif.
Sutoyo memaparkan bahwa visi dan misi LDII diwujudkan melalui delapan klaster kerja untuk negeri, yakni kebangsaan, dakwah, pendidikan, ekonomi syariah, kesehatan herbal, ketahanan pangan dan lingkungan, teknologi digital, serta energi baru terbarukan. Delapan klaster ini menjadi strategi konkret LDII dalam berkontribusi bagi pembangunan daerah.
Apa pesan Prof. Singgih terkait tantangan masa depan?
Prof. Singgih mengingatkan bahwa masyarakat saat ini dihadapkan pada tantangan multidimensi, mulai dari perubahan nilai sosial hingga disrupsi teknologi. Karena itu, LDII diharapkan mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga ketahanan moral, sosial, dan kebangsaan.
Ia juga menekankan pentingnya soliditas internal organisasi agar program-program LDII dapat berjalan efektif dan selaras dengan agenda pembangunan daerah.
Bagaimana pandangan Pemkab Wonogiri terhadap LDII?
Bupati Wonogiri Setyo Sukarno menyebut pelantikan pengurus baru sebagai momentum penting untuk memperkuat soliditas internal LDII. Ia berharap jajaran pengurus masa bakti 2025–2030 mampu melanjutkan dan meningkatkan peran aktif LDII di tengah masyarakat.
Menurut Setyo, LDII Wonogiri terus berkembang baik secara kualitas maupun kuantitas. Sinergi yang telah terjalin antara LDII dan Pemerintah Kabupaten Wonogiri dinilai sebagai contoh kolaborasi positif yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan.
Apa makna strategis pelantikan ini bagi Wonogiri?
Pelantikan DPD LDII Wonogiri tidak hanya menandai pergantian kepengurusan, tetapi juga memperkuat komitmen LDII sebagai mitra pemerintah daerah. Dengan dukungan tokoh seperti Prof. Dr. H. Singgih Tri Sulistiyono, LDII diharapkan mampu terus berkontribusi dalam mewujudkan Wonogiri yang berdaya saing, maju, sejahtera, dan berkelanjutan.
Melalui sinergi yang solid antara organisasi keagamaan dan pemerintah, pelantikan ini menjadi simbol optimisme bahwa pembangunan daerah dapat berjalan seiring dengan penguatan nilai-nilai religius dan kebangsaan.
